Berita Terkini

kab-magetan.kpu.go.id - KPU Kabupaten Magetan mengikuti Rapat Koordinasi Rekap Data Daerah Pemilihan Persiapan Tahapan Pemilu tahun 2024, Rabu (26/1) secara daring zoom. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. KPU Kabupaten Magetan sendiri diwakili oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Magetan, Istikah, dan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Magetan, Andik Indarto. Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi jawa Timur, Choirul Anam, dan seluruh jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk memberikan sambutan. Rakor kali ini dalam rangka untuk mengetahui perkembangan daerah pemilih (dapil) di masing-masing daerah KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur apakah berpotensi mengalami perubahan atau tidak. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur, Insan Qoriawan, memandu dan mempertanyakan potensi perubahan dapil disesuaikan dengan kondisi terkini di setiap KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Satu persatu KPU Kabupaten/Kota memaparkan perkembangan dapilnya masing-masing. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Magetan, Istikah melaporkan terkait perkembangan dapil di Kabupaten Magetan menyongsong tahapan Pemilu tahun 2024. "Di Kabupaten Magetan tidak terdapat pemekaran wilayah baik wilayah kecamatan maupun desa. Pertambahan jumlah penduduk pun tidak begitu signifikan dan hampir merata diseluruh Kecamatan di Kabupaten Magetan." Ujarnya. Istikah berharap kedepannya dalam penyusunan penataan dapil terutama pada saat uji publik seluruh stakeholder akan dapat berpartisipasi demi kemajuan Kabupaten Magetan. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga akan terus dilakukan dan dapat mengisi data dapil yang diminta oleh KPU RI demi menyukseskan tahapan Pemilu tahun 2024 mendatang.

kab-magetan.kpu.go.id - PPID KPU Kabupaten Magetan menerima kunjungan dan melayani permohonan informasi publik, Selasa (25/1) di Ruang PPID KPU Kabupaten Magetan. Adalah Aris W. yang datang ke PPID KPU Kabupaten Magetan untuk mengajukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang diajukan adalah terkait dengan hasil Pemilihan Umum tahun 2019.  Permohonan informasi tersebut diterima langsung oleh Ridho Dwianto, petugas PPID KPU Kabupaten Magetan yang sedang bertugas. Dan, selanjutnya diproses sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tak butuh waktu yang lama untuk mencukupi permohonan informasi tersebut sehingga pemohon informasi hanya butuh menunggu beberapa saat untuk diproses dan dicukupi permohonan informasinya. Koordinator Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magetan, Nur Salam yang turut mengkoordinir permohonan informasi ini menegaskan pelayanan informasi di PPID KPU Kabupaten Magetan dapat diselesaikan hanya dalam waktu beberapa saat. "Begitu ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi kepada kami, lalu segera kami koordinasikan dengan petugas PPID yang sedang bertugas agar segera dipenuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip kami yang melayani dengan cepat, lugas dan tanpa biaya." Jelasnya.

kab-magetan.kpu.go.id - Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magetan, Nanik Yasiroh menegaskan dalam apel pagi, Senin (24/1) bahwa jajaran pegawai KPU Kabupaten Magetan untuk tetap adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan. Hal ini didasari oleh beberapa rencana perubahan yang akan dilaksanakan di KPU Kabupaten Magetan. Nanik Yasiroh yang hari ini menjadi pembina apel pagi berpesan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Magetan agar adaptif terhadap segala perubahan yang akan terjadi dan tetap bekerja maksimal memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas yang telah menjadi kewajiban masing-masing. "Meskipun nanti kemungkinan ada beberapa pergeseran kepegawaian, saya harapkan kepada teman-teman untuk bisa menyesuaikan keadaan apapun yang terjadi dan tetap memaksimalkan kinerja kita demi menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang." Tutupnya.

kab-magetan.kpu.go.id - KPU Kabupaten Magetan ikuti acara launching KPU-CSIRT yang dilaksanakan oleh KPU RI, Jum'at (21/1) secara daring zoom. Hadir dalam kegiatan CSIRT ini adalah Ketua KPU Kabupaten Magetan, Fahrudin, Koordinator Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Nur Salam, dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Ismangil. Acara ini sendiri dilaksanakan mulai pukul 9.30 WIB hingga selesai dan diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian turut hadir dan memberikan sambutan. "Pembentukan CSIRT dapat membentuk keamanan siber yang aman dan lancar khususnya perihal kepemiluan yang sifatnya sangat rentan terhadap serangan dan kami berharap kedepannya kami di Badan Siber dan Sandi Negara RI akan tetap berkoordinasi dengan KPU demi menciptakan kebaikan bersama." Ujarnya. Ketua KPU RI, Ilham Saputra juga memberikan sambutan dalam acara ini. Ia menyambut baik inisiasi dari BSSN RI yang memberikan prioritas kepada KPU RI untuk membentuk CSIRT. "Saya kira ini penting dikarenakan kita memiliki banyak teknologi dan rawan diretas, seperti saat Pemilu maupun Pemilihan beberapa tahun yang lalu. Terdapat kerawanan dalam keamanan informasi dan untuk itu kami membentuk tim tanggap respon CSIRT untuk merespon insiden siber ini." Ujarnya. Acara dilanjutkan dengan sesi utama yakni launching KPU-CSIRT yang dipimpin oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian sekaligus saling bertukar cendera mata. Ketua KPU Kabupaten Magetan, Fahrudin menyambut baik launching CSIRT ini. "Sistem ini dapat meminimalisir terjadinya hoax, black campaign, maupun peretasan yang sering terjadi disaat Pemilu dan Pemilihan. Ini dapat membuat kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu menjadi meningkat." Ujarnya.

MADIUN, kab-magetan.kpu.go.id - Potensi kecelakaan kerja dinilai semakin tinggi disemua profesi termasuk pada penyelenggara Pemilu. Sehingga dibutuhkan adanya sebuah jaminan sosial bagi pekerja atau karyawan dilembaga formal ataupun non formal saat mengalami kecelakaan kerja. Kondisi ini mencuat dalam rapat koordinasi bersama BPJS ketenagakerjaan dan Bakorwil 1 Madiun yang diikuti Anggota KPU Kabupaten Magetan Nur Salam bersama pemerintah daerah se-wilayah Bakorwil Madiun, selasa (18/01/2021). Rapat dihadiri Kepala Bakorwil Madiun, Kepala BPJS ketenagakerjaan Madiun dan Kediri. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2021 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja.     “Potensi kecelakaan kerja bisa saja terjadi pada semua pekerja, terutama potensi yang paling tinggi yaitu kecelakaan lalu lintas saat berangkat dan pulang kerja. Namun demikian bisa saja kecelakaan terjadi pula karena alat/mesin bagi pekerja pabrik, sampai kecelakaan yang disebabkan karena faktor alam bagi nelayan dan semua profesi. Oleh karena itu BPJS sebagai lembaga jaminan sosial pemerintah berusaha memfasilitasi potensi-potensi kecelakaan kerja tersebut dengan mengikutsertakan para pegawai/karyawan pada program BPJS ketenagarkerjaan,” Papar Kepala Bakorwil Madiun Eddy Supriyanto. Sehingga seluruh Lembaga khususnya pemerintah termasuk pelaku usaha diminta untuk segera mengikutsertakan seluruh karyawannya mengikuti program BPJS ketenagakerjaan. Hal ini pun sejatinya bagian dari upaya kami agar jaminan sosial bagi pekerja bila terjadi musibah saat bekerja dapat dipenuhi. “Selain adanya jaminan sosial tenaga kerja, BPJS ketenagarkerjaan juga memiliki berbagai program diantaranya jaminan masa tua. Sehingga tidak hanya PNS saja yang mendapat uang pensiun nantinya, namun karyawan swasta juga bisa dapat uang pensiun dihari tua. Tentunya dengan pembayaran iuran perbulan yang harus ditanggung,” papar Kepala BPJS ketenagakerjaan Madiun Honggi Dwinanda. Program ini tentunya saat membantu para pekerja yang mengalami musibah saat bekerja. Karena santunan dari BPJS ketenagakerjaan cukup tinggi dan bisa meringankan beban para pekerja. Namun, kesadaraan secara pribadi para pekerja atau lembaga dinilai masih cukup rendah. “Potensi pekerja yang harusnya ikut program ini  cukup tinggi dilwilayah Madiun. Khusus kelembagaan KPU selain karyawan non PNS, penyelenggara badan adhoc diantaranya KPPS diharapkan mengikuti jaminan sosial ini. Karena resiko dan beban kerja penyelenggara Pemilu yang cukup berat berpotensi mengalami musibah. “Tentunya kami sangat mendukung program ini. Kami akan tindaklanjuti dengan sosialisasi kepada karyawan non PNS di KPU Kabupaten Magetan termasuk koordinasi kepada pimpinan kami di Provinsi Jawa Timur dan pusat. Termasuk kemungkinan mengenai KPPS ikut jaminan sosial ini yang serta Merta terkait dengan beban pembayaran yang harus dibebankan secara personal atau ditanggung anggaran Pemilu,”Jelas Nur Salam usai mengikuti rapat.

kab-magetan.kpu.go.id - KPU Kabupaten Magetan menghadiri rapat koordinasi pendanaan Pemilu/Pemilihan serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Selasa (18/1). Rapat koordinasi ini terkait koordinasi pendanaan Pemilu/Pemilihan serentak pada tahun 2024 mendatang. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Suryo Setdakab Magetan ini dihadiri oleh perwakilan Setdakab Magetan, KPU Kabupaten Magetan, Bawaslu Magetan, dan Bakesbangpol Magetan. KPU Kabupaten Magetan sendiri diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Magetan, Fahrudin, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nanik Yasiroh, Koordinator Teknis Penyelenggaraan, Istikah, dan Sekretaris Suprapto. Ketua KPU Kabupaten Magetan, Fahrudin berkesempatan untuk memaparkan rincian pemetaan anggaran untuk pendanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang. Ia memaparkan bahwa anggaran untuk Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mengalami penyusutan, dimana pada perencanaan pendanaan yang awalnya mencapai Rp 64 Miliar turun menjadi Rp 58 Miliar. Nanik Yasiroh, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magetan juga menuturkan beberapa rincian dari pemetaan anggaran tersebut. "Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa penganggaran yang telah masuk dalam draf sharing anggaran antara lain perlengkapan logistik dan TPS beserta perlengkapan alat pelindung diri (APD) tetap menjadi anggaran di TPS. Setelah mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa'Timur kemarin, kami diminta untuk segera eksekusi terkait anggaran tersebut." Ujar Nanik Yasiroh. Fahrudin selaku Ketua KPU Kabupaten Magetan berharap apa yang telah dikoordinasikan pada hari ini mendapat capaian yang terbaik. "Semoga dari apa yang kita sampaikan tadi dapat menemui titik terang dan mengingat kita masih dalam masa pandemi semoga ini dapat menjadi usaha terbaik dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang." Ujarnya.