Berita Terkini

Magetan, kab-magetan.kpu.go.id - Jelang tahapan Pemilu serentak 2024, KPU tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia kian giat dalam mempersiapkan diri. Terkini, KPU Kabupaten Magetan mengikuti Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan  oleh KPU RI secara daring zoom, Selasa (7/6). Sekretaris KPU Kabupaten Magetan, Suprapto menyampaikan bahwa sosialisasi dan evaluasi ini demi meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah dicanangkan oleh KPU. "Hal ini demi menguatkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan sekretariat KPU sehingga kita dapat mencapai pelayanan prima." Ujarnya. Sosialisasi dan evaluasi yang mengundang Istyadi Insani dari  Kemenpan RB sebagai narasumber ini dihadiri oleh Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. (br)

Magetan, kab-magetan.kpu.go.id – Salah satu aktor penentu suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yakni Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu secara strategis dituntut cakap dalam segala bidang, tidak hanya dalam pengalaman tapi juga berlandaskan pengetahuan. Dilansir dari laman resmi KPU RI bahwa Hal tersebut ditekankan Anggota KPU RI Idham Holik, saat memberikan pengarahan kegiatan Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) KPU provinsi dan KPU kab/kota se-DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022). “Apalagi kalau kita mengingat pemilu dan pemilihan terselenggara dalam konteks yang berbeda. Bisa jadi kita punya pengalaman di pemilu tapi karena berbeda maka kita harus siap beradaptasi kembali, mau tidak mau kita harus siap hadapi tantangan,” ucap Idham yang hadir didampingi Ketua KPU DKI Jakarta, Sunardi, didampingi Anggota KPU DKI Jakarta, Nurdin, Marlina, Deti Kurniawati dan Sekretaris KPU DKI Jakarta Martin Nurhusin. Idham mengatakan demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berbasiskan pengetahuan. Tanpa adanya pengetahuan, demokrasi bisa mengarah pada praktek-praktek anarkis dan miss manajemen dalam proses administrasi. “Maka kita hadir di lembaga KPU tidak sekadar hadir saja, tapi kita membawa misi kebangsaan, misi demokrasi. Karena demokrasi jantung dari kehidupan bangsa dan negara,” tambah Idham. Sebelumnya dalam pengarahan yang lain melalui rekaman video, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menekankan pentingnya aspek konsolidasi internal dan membangun kesatuan organisasi dan institusi kesekretariatan KPU yang profesional, berintegritas dan modern. Dia juga mengatakan perlunya menguasai pengetahuan dan pemahaman dasar yang benar tentang kepemiluan yang menjadi core business KPU. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk membentuk Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU yang ‘Berkompeten, Berintegritas, dan Berwibawa’,” ucapnya Bernad juga meminta para peserta untuk merenungi kalimat yang dia ucapkan, yakni seseorang akan memiliki kewibawaan apabila berintegritas; dan seseorang akan dapat berintegritas apabila memiliki kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan.    Turut hadir sebagai pendalaman materi, Nurhasyim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Sigit Djoyowardono Penata Kelola Pemilu Ahli Utama KPU RI. (gd)

Magetan, kab-magetan.kpu.go.id - Silaturahmi merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan kelembagaan. Dalam hal ini KPU RI selalu berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan Partai Politik.  Dilansir dari kpu.go.id, Partai politik adalah pilar-pilar penting dalam perkembangan demokrasi di indonesia. Dalam konteks menyiapkan pemimpin, partai memegang peranan yang besar dalam hal rekrutmen dan seleksi. Oleh karena itu jangan biarkan partai berjalan sendiri, berikan masukan dan ajukan kriteria pemimpin seperti apa yang dihendaki supaya partai tidak merumuskan sendirian. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari saat hadir sebagai salah satu narasumber, Indonesia Town Hall dengan tema "Meneguhkan Visi Kebangsaan" Kawal Pemilu Damai dan Bermartabat yang disiarkan secara live di Metro TV, Selasa (7/6/2022). Menurut Hasyim masyarakat atau pihak terkait tidak boleh segan bersilaturahmi dengan partai politik. Melalui perbincangan yang positif, tentunya partai juga akan menampung masukan tersebut. Hal lain yang juga disampaikan Hasyim pada acara ini adalah ajakan untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif selama tahapan pemilu dan pemilihan nanti. Meski dua proses demokrasi tersebut adalah sarana legal meraih kekuasaan namun pelaksanaannya tidak boleh diikuti dengan kekerasan fisik ataupun verbal. "Dalam Undang-undang Pemilu sudah diatur semua. Konflik boleh tapi tidak pakai kekerasan, fitnah, hoaks ataupun sebagainya. Kalau ada persoalan disiapkan kanalisasi lewat lembaga peradilan. Disiapkannya Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, penegak hukum," tutur Hasyim. Hadir narasumber lainnya Nurdin Halid Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar, Johnny G Plate Sekjen DPP Partai Nasdem, Aboe Bakar Alhabsy Sekjen DPP PKS, Said Qil Siradj Tokoh NU, Sunanto Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Rhenald Kasali Pendiri Rumah Perubahan, Rustika Herlambang Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, serta Tsamara Amany Tokoh Muda. (gd)

Magetan, http://kab-magetan.kpu.go.id - Jelang post test pelatihan tata kelola Pemilu yang akan dilaksanakan minggu ini, Sekretaris KPU Kabupaten Magetan ingatkan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Hal ini ia sampaikan pada saat apel pagi rutin KPU Kabupaten Magetan, Senin (6/6) di halaman Sekretariat KPU Kabupaten Magetan. "Selain mempersiapkan diri jelang post test ini, saya juga menyerukan kepada seluruh ASN KPU Kabupaten Magetan untuk memakai seragam lengkap beserta aksesorisnya sesuai dengan yang ditentukan pada hari tes tersebut. " Ujar Suprapto. Ia juga menyampaikan perihal koordinasi disaat keberangkatan menuju lokasi post test agar seluruh ASN yang berangkat bisa datang ke kantor maupun meet point secara tepat waktu dan mengingatkan kepada seluruh ASN untuk dapat menjalankan post test tersebut dengan baik. (br)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebanyak 515 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) dan 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur mengikuti Pre-test Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu pada hari ini, Jumat (3/5) pukul 16.00 – selesai.  Pre-test ini diselenggarakan secara online, sehingga bisa diikuti melalui meja kerjanya masing-masing. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia (Setjen KPU RI) rencananya akan dilakukan secara bertahap di 34 Provinsi seluruh Indonesia mulai tanggal 2 hingga 21 Juni 2022. Ditemui saat meninjau secara langsung pelaksanaan Pre-test, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyampaikan Pre-test ini merupakan langkah awal bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan dasar tata kelola pemilu. “Peserta diharapkan dapat melaksanakan Pre-test seoptimal mungkin. Karena Pre-test ini juga menjadi salah satu alat ukur kemampuan peserta yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi keberhasilan pelatihan,” terangnya (3/5/2022). Skema Pre-test dilakukan secara serentak via online dan hanya dapat diakses oleh peserta yang telah mendaftar di waktu sebelumnya. Adapun soal berjumlah 50 butir dan tautannya secara tepat waktu dibuka pada pukul 16.00 WIB.  “Maka dari itu, perlu kami pastikan semua pesertadi wilayah Jawa Timur siap dengan perangkatnya masing-masing, mengingat kelemahan dari ujian berbasis online yaitu adanya kendala jaringan di wilayah tertentu,” jelas Nanik.  Disinggung terkait pelaksanaan pelatihan di Jawa Timur, mantan sekretaris KPU Kabupaten Madiun tersebut menjelaskan, pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan, baik mencakup administrasi maupun sarana dan prasarana penunjang.  “Kami telah menyiapkan dengan matang agar pelatihan berjalan dengan lancar. Bagi peserta silahkan mulai sekarang dapat mempersiapkan diri, karena pelatihan ini wajib bagi seluruh PNS di lingkungan sekretariat KPU,” pungkasnya. Perlu diketahui, rencana pelatihan di Jawa Timur akan diselenggarakan secara bertahap dan dijadwalkan selama dua hari, mulai tanggal 8 – 9 Juni 2022 di Kota Surabaya. (AFN/ ed. Red/ Fto. AA)

Magetan, kab-magetan.kpu.go.id - Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur sangat diperlukan. Pelaksanaan Reformasi birokrasi sendiri di KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur berjalan cukup baik selama tahun ini.  dilansir dari laman jatim.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan proses cek dan ricek atas pencapaian rencana aksi reformasi birokrasi hari ini, Jum’at (3/6), dari jam 9 siang sampai selesai, di aula lantai 2. Kegiatan ini selanjutnya dikemas dalam Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Selain untuk mengecek atas pencapaian rencana aksi reformasi birokrasi, kegiatan ini menurut Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini sekaligus sebagai tindaklanjut Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1087/ORT.08-SD/01/2022 mengenai Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022. “Penyampaian PMPRB ke KPU RI paling lambat tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya softcopy Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit pilot project dan LKE Pusat akan direview terlebih dahulu oleh Inspektorat. Setelah itu baru dikirimkan ke Kementerian PAN dan RB,” jelas Sekretaris KPU Jatim (3/6/2022). Mengimbuhkan Nanik, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam arahannya mengatakan bila tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Jatim sehingga diharapkan sudah tidak ada hambatan dalam implementasinya. “Pada tahun kedua ini, kita sudah tidak canggung lagi dalam implementasi reformasi birokrasi. Misalnya dalam hal pembuatan SOP, mandatory hingga proses pengisian LKE. Implementasi Reformasi Birokrasi ini ditahun kedua ini sudah bisa menjadi kebiasaan dalam kerja kita sehari-hari,” ujar Anam. Lebih lanjut, Anam menjelaskan terkait tiga tujuan reformasi birokrasi. “Jika kita bicara tujuan reformasi birokrasi maka ada tiga tujuan. Yakni pertama, terkait bagaimana kita menjadikan lembaga KPU ini semakin efektif dan efisien dalam kinerja; kedua, peningkatan pelayanan publik; dan ketiga, membuat lembaga menjadi bersih, akuntabel,” jelasnya. Mengakhiri arahannya, ia berharap jelang tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pelayanan informasi publik di KPU Jatim semakin lebih baik, akuntabel dan transparan. Usai sesi pengarahan, acara dilanjutkan dengan sesi evaluasi dengan dipandu Kepala Bagian Perencanaan; Data dan Informasi KPU Jatim, Nurita Paramita. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf PNS KPU Provinsi Jawa Timur. Turut hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Ketua KPU Jatim, Choirul Anam serta Sekretaris, Nanik Karsini. (AA)