Berita Terkini

Magetan, kab-magetan.kpu.go.id - Sosialisasi pendidikan pemilih perlu ditingkatkan salah satunya melalui kerjasama. Kerjasama yang dibangun dengan pihak-pihak eksternal sebagai peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur secara daring, Rabu (25/5).  Dalam rakor  ini dibahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dibangun oleh KPU sebagai bentuk pendidikan pemilih. Selain membahas mengenai kerjasama yang dapat dilakukan, KPU Provinsi Jawa Timur juga membahas terkait optimalisasi media sosial dan bagaimana mengoptimalkan media sosial sebagai pendidikan pemilih pada tahapan pemilu yang akan datang.  "Sosialisasi menjadi salah satu agenda garis terdepan dalam tahapan pemilu nanti. Oleh sebab itu diperlukan optimalisasi media sosial yang kita miliki. Lebih fokus hari ini adalah bagaimana membuat konten video tiktok menyongsong tahapan Pemilu nanti." Jelas Koordinator Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magetan, Nur Salam.  Rakor ini diikuti oleh Koordinator  Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, beserta operator media sosial KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya rakor ini dapat meningkatkan kesiapan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 mendatang. Penulis: Ridho Dwianto Editor: Bayu Renaldy

Serang, kpu.go.id – Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin komunikasi dan konsolidasi terus berlanjut. Terbaru pada Rabu (25/5/2022), Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin bersama Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno beraudiensi dan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Banten di Kantor Gubernur Provinsi Banten. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menegaskan kembali komitmen kerja bersama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebab tanggungjawab tersebut tidak hanya berada pada pundak penyelenggara tapi juga semua pihak.  “Oleh karenannya pertemuan ini merupakan upaya KPU untuk membangun kerja sama dan kolaborasi terutama untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan dan pemilu 2024 dengan berbagai pihak,” ungkap Hasyim. Lebih lanjut Hasyim mengatakan kerja sama tidak hanya menyangkut tentang ketersediaan anggaran, melainkan juga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi potensi kerawanan pemilu dan pemilihan bisa saja terjadi sewaktu-waktu, terlebih pelaksanaannya akan berlangsung di tahun yang sama. “Kalau dulu konflik ini dengan senjata, kalau sekarang diubah dengan surat suara, ini yang perlu kita pahami bersama. Kembali, Hasyim berharap dengan telah ditunjuknya penjabat (Pj) di Provinsi Banten, KPU berharap komitmen menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap berlanjut. “Hal-hal yang kami minta dalam konsolidasi dan audiensi ini adalah dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan para pihak terkait” ujar Hasyim.  Pj Gubernur Banten, Almuktabar beserta seluruh perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten menyatakan siap mendukung KPU dalam menyukseskan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Turut hadir Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan, Kepala Biro Umum Setjen KPU RI M Syahrizal Iskandar, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ketua Komisi I DPRD Banten serta perwakilan dari OPD Provinsi Banten. (humas kpu ri idan/foto: hilvan/ed diR) Sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10544/bangun-kolaborasi-sukseskan-pemilu-dan-pemilihan-2024

Jakarta, kpu.go.id – Partisipasi civitas akademik pada setiap proses pemilu dan pemilihan merupakan bagian dari pengabdian kampus sebagaimana semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menekankan kontribusi intelektual untuk pengembangan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar terlaksananya Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang yang diwakili Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran dengan Universitas Primagraha (UPG) yang diwakili Rektor UPG Romli Ardi dan turut disaksikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon dan Wali Kota Serang Syafruddin Syafe’i, di Kampus UPG, Rabu (25/5/2022). Hasyim yang mendapat kesempatan menyampaikan orasi ilmiah, melihat kerja sama ini begitu penting karena menjadi bukti tanggung jawab kaum intelektual meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Menurutnya civitas akademik UPG dan KPU berupaya agar ilmu yang dimiliki dapat lebih bermanfaat jika bisa dipraktekkan di masyarakat. “Oleh karena itu menjadi sebuah panggilan sosial orang-orang di kampus mana saja, kaum intelektual, civitas akademika di kampus itu akan bermanfaat ilmunya jika bisa dipraktekkan di masyarakat, oleh karena itu kami menyambut baik MoU kesepahaman KPU kota saerang dan UPG,” tutur Hasyim. Hasyim juga berharap melalui kerja sama ini ke depan penyelenggaraa pemilu diisi oleh petugas-petugas yang memiliki pemahaman yang baik, dan dapat berkontribusi tidak hanya ditingkat pusat tapi juga sejak badan ad hoc. “Karena Anggota KPPS salah satu syaratnya adalah warga setempat, maka diharapkan mahasiswa dapat bertugas di kampung halamannya masing-masing sesuai dengan KTP lalu diakomodir oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian dididik dan dilatih,” kata Hasyim. Sementara itu Rektor UPG Romli Ardi mengaku bahagia dengan kerja sama yang terjalin ini. Dia berharap apa yang sudah terjalin menjadi awal dari aktivitas pemilu yang sehat dan berintegritas. Romli juga menyatakan kesiapan jajarannya untuk bergabung dalam misi menyukseskan Pemilu. “Civitas akademika UPG siap sebagai tim yang turut menyukseskan pemilu, membantu persiapan, sosialisasi sampai pelaksanaan,” tutur Romli. Senada Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran  berharap civitas akademik UPG dapat menjadi relawan demokrasi, menjadi corong dari KPU, dan bersedia menjadi anggota badan addhoc. Ade mengajak mahasiswa untuk tidak golput dan harus aktif. Adapun Wali Kota Serang, Syafruddin Syafe’i, mengapresiasi kerja sama tersebut karena untuk menciptakan pemilu yang lebih baik. Turut hadir pada acara ini Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan, Ketua KPU Provinsi Banten, Walikota Serang, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Serang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Serang. (humas kpu ri hilvan/foto: hilvan/ed diR) Sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10543/dorong-kontribusi-kampus-tingkatkan-kualitas-demokrasi-dan-kepemiluan

Dalam rangka upaya pembaharuan Daftar Pemilih Berkelanjutan di setiap bulannya, KPU Kabupaten Magetan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Kali ini, KPU Kabupaten Magetan yang diwakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nanik Yasiroh, Kepala Subbagian Program dan Data Ervan Rifai, dan staf berkesempatan untuk menyambangi markas Kodim Magetan guna meminta data personil yang ada di Kodim Magetan untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Selasa (24/5). "Tujuan kami datang ke Kodim Magetan kali ini untuk berkoordinasi dan meminta data terkait data anggota yang telah pensiun dan juga data anggota baru." Ujar Nanik Yasiroh. Kodim Magetan yang diwakili oleh Kapten Arm Khoirudin menyatakan siap membantu support data personil yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Magetan guna pemutakhiran data pemilih.    Lebih lanjut Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Magetan Nanik Yasiroh menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Magetan terus menjalin komunikasi dan koordinasi bersama Kodim Magetan dalam upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.  "KPU terus berupaya untuk  berkoordinasi dengan Kodim Magetan dan ini merupakan agenda penting guna mendapatkan data anggota baru dan yang telah purna untuk dapat menggunakan kembali hak konstitusionalnya" Tutupnya.

Jakarta, kpu.go.id - Data pemilih berkelanjutan Maret 2022 sebanyak 190.573.769 pemilih, dari 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan, 695.102 TPS. Data ini rencana akan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester 2 tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang rencananya akan diterima KPU RI pada 24 Mei 2022.  Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan data pemilih berkelanjutan akan dimutakhirkan atau disandingkan dengan DP4 termasuk melakukan audit data pemilih berkelanjutan. "Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," ucap Betty dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional menyongsong Tahapan Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Provinsi se-Indonesia secara daring, Selasa (24/5/2022). Betty melanjutkan, usai DP4 semester II Tahun 2021 didapat dan diolah, dalam waktu dekat atau Juni 2022 akan ada data semester I Tahun 2022 yang akan dimutakhirkan kembali dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam waktu dekat.  Perempuan yang juga mengampu Divisi Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI berharap KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan PDPB dengan serius dan juga rekap datanya dapat dipublikasikan dengan visual agar publik mudah memahaminya.  "Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," kata Betty. Data yang dalam bentuk infografis yang bercerita dengan bahasa publik ini diharapkan dapat menarik publik membaca data yang dimiliki sehingga data akan lebih bermakna.  Selain terkait PDPB, Betty menjelaskan saat ini PKPU melakukan revisi PKPU Nomor 6 untuk PDPB. "Kalau ada masukan tolong disampaikan kepada kami, sehingga PKPU bisa applicable ketika akan digunakan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan user juga mudah mengakses PDPB," kata Betty.  Lebih lanjut Betty menjelaskan KPU kemungkinan besar tidak akan menambah sistem informasi selain sistem informasi yang dimiliki saat ini karena akan fokus mengoptimalisasi dan mempermudah sistem yang ada agar publik mudah mengakses.  Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan menyampaikan DPB Pemilu 2019 sebesar 190.779.466 dan DPB Maret 2022 sebanyak 190.573.769, terjadi penurunan dari Pemilu 2019. Menurut Andre, penurunan ini terjadi karena data kependudukan termutakhir belum diberikan kepada KPU RI sehingga pemilih pemula belum tercatata secara maksimal dalam Sidalih. Selain itu, DPB sudah melakukan pemutakhiran terkait pemilih meninggal atau tidak memiliki hak memilih lagi.  "Sehingga rata-rata kita men-TMS kan pemilih dibandingkan menambahkan pemilih, ini kemungkinan menyebabkan penurunan dari Pemilu 2019," ujar Andre. (humas kpu ri tenri/foto domin/ed diR) Sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10534/data-pemilih-berkelanjutan-maret-2022-190573769-orang

Jakarta, kpu.go.id - Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022. Segala persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan para pihak menyangkut pencegahan potensi kerawanan keamanan yang mungkin saja muncul disetiap tahapan.  Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima menyampaikan setidaknya ada sejumlah tahapan krusial yang berpotensi memunculkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa di antara seperti pendaftaran partai politik, kampanye, dana kampanye, pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga sengketa penetapan hasil.  Hal tersebut disampaikan Wima sapaan akrabnya saat hadir sebagai narasumber Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kerawanan Kamtibmas Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang digelar Kemenkopolhukam, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/5/2022). Terkait kampanye, untuk mengantisipasi potensi kerawanan, KPU menurut dia rutin menggelar deklarasi kampanye damai untuk menjalin komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Meski kegiatan ini tidak menjamin seluruhnya potensi pelanggaran akan hilang. Oleh karena itu koordinasi antar kementerian/lembaga tetap perlu untuk terus dilakukan. "Perlu langkah konkret di antara kita mengantisipasi isu SARA dan hoaks," tambah Wima. Terkait pemungutan dan penghitungan suara, Wima mengingatkan bahwa tahapan ini sangat penting dan menentukan. Berkaca pada penyelenggaraan sebelumnya, maka potensi konflik cukup terbuka, terutama bagi para pihak yang tidak dapat menerima hasil pemilu.  Begitu juga pada proses sengketa, Wima berharap dengan kerja sama dari semua pihak, maka penyelenggaraan pemilu akan berjalan sukses dan lancar. "Karena tanggung jawab menyukseskan pemilu dan pemilihan tidak hanya berada ditangan penyelenggara tapi juga semua," tambah Wima. Hal lain yang menurut Wima perlu menjadi perhatian dari para pihak adalah Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerah yang telah habis dan hasil pemilihan yang baru keluar di akhir Desember 2024. Menurut dia situasi tersebut berpotensi juga memunculkan kerawanan keamanan. Selain itu perlu juga menjadi perhatian terkait lama masa kampanye dan logistik pemilu, mengingat KPU baru bisa memproduksi logistik setelah Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan.  Hadir selaku narasumber lainnya, langsung atau dan yang mewakili, Bawaslu, Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Asintel Panglima TNI, Deputi Bidang Poldagri Kemenkopolhukam, BIN, BIK Polri. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)  Sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10529/petakan-dan-antisipasi-potensi-kerawanan-kamtibmas-pemilu-2024